“PAHLAWAN TANPA TANDA JASA” VS PAHLAWAN KESIANGAN

Saya sangat bingung, dengan definisi guru. Secara teori, pada dasarnya banyak yang berpendapat bahwa guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, baik ilmu alam, moral, agama, maupun sosial atau ilmu-ilmu lainnya. Sejatinya guru selalu memberikan contoh yang baik-baik kepada murid-muridnya. Guru selalu mengajarkan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya sangat setuju dengan definisi tersebut. Bagi saya guru juga termasuk orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya.

Tetapi guru itu juga manusia, yang bisa juga melakukan kesalahan. Tapi, kata guru saya dulu, kalo kita sudah melakukan kesalahan maka harus minta maaf dan mencoba memperbaiki dan tidak mengulang kesalahan yang telah kita perbuat tersebut.

Mungkin hampir semua orang pernah mengalami kejadian buruk yang nggak bisa dilupain dengan gurunya. Dan yang baru saja saya alami, memang bukan kejadian yang berhubungan dengan guru saya. SAYA TIDAK SUDI PUNYA “GURU” SEPERTI “MEREKA”.

Kejadiannya berawal ketika adek saya jatuh gara-gara didorong temannya. Biasalah anak-anak mainan kadang suka kelewatan. Mereka kan belum ngerti mana yang bahaya mana yang aman. Sampai sekitar satu jam kemudian, ada seorang orang tua murid temen adek saya dateng ke rumah memberi tahu kalo adek saya jatuh. Mama buru-buru ke sekolah adek yang jaraknya nggak sampai 100 meter itu.

icha

Sampai di sekolah mama langsung ke ruang guru. Di sana ADEK saya sedang NANGIS sambil MEMEGANGI ES LILIN yang ditempel di keningnya sendirian DENGAN DARAH yang MENGALIR terus. Bahkan seragam putihnya udah berubah warna jadi merah. Adek duduk di kursi SENDIRIAN. Walaupun di ruang itu sebenernya ada dua orang guru, tapi mereka sibuk dengan urusannya sendiri, tanpa peduli dengan keadaan adek saya yang udah berlumuran darah.

Ketika mama tanya ke salah satu “guru” yang ada di situ, beliau bilang kalo adek jatuh sendiri saat main tadi. Beliau juga menyuruh mama memberi obat untuk adek. Sedang “guru” yang lain malah meledek dengan menunjukkan bekas luka yang ada di wajahnya dan bilang kalau nanti lukanya akan jadi seperti itu. Beliau-beliau ini tidak menunjukkan rasa belas kasih terhadap muridnya. Memangnya seperti itu ya sikap “para guru”? Memangnya kalau jadi “guru” bisa kehilangan rasa belas kasih? Kalau jadi “guru” bisa kehilangan rasa tanggungjawab juga?

Setelah menjemput adek, mama langsung membawa adek ke puskesmas karena darahnya nggak berhenti juga. Dan sampai di puskesmas ternyata luka adek harus dijahit. Tapi pihak puskesmas tidak berani menjahit karena lukanya lumayan dalam dan dekat sekali dengan mata. Kalo salah jahit bakal melukai mata. Dan kalo terlalu lama dibiarkan akan semakin lebar lukanya. Akhirnya pihak puskesmas memberi surat rujukan ke rumah sakit.

matanya habis dijahit

Singkat cerita, adek selesai di jahit dan langsung pulang. Yang bikin semakin sakit hati adalah saat sampai rumah, pemilik warung makan di sebelah rumah cerita tentang sikap salah satu “guru” yang tadi ada di ruang guru. Beliau saat ditanya adek jatuh kenapa masih menjawab jatuh sendiri. Padahal waktu jam pulang sekolah, ada temen sekelas adek yang mengantarkan buku adek yang ketinggalan bilang kalo adek jatuh gara-gara didorong temennya. Sekali lagi saya bingung. Memangnya “guru” itu pembohong ya? Bukannya kalo guru itu mengajarkan nggak boleh bohong karena dosa? Memang bukan masalah besar kalo adek ternyata jatuh didorong temennya. Karena memang sangat wajar kalo anak kecil kadang suka kelewatan seperti tiu. Saat pemilik warung membantah jawaban beliau ini, “nggak mungkin kalo jatuh sendiri lukanya seperti itu”. Beliau hanya bilang, “saya juga kurang tau sih”.

YANG LEBIH MENYAKITKAN, KETIKA DITANYA KENAPA NGGAK DIOBATI BELIAU MENJAWAB KALO BELIAU INI TAKUT DENGAN WALI KELAS ADEK DAN BELIAU TAKUT DIANGGAP SEBAGAI PAHLAWAN KESIANGAN.

Sebelumnya saya minta maaf dan minta ijin untuk memaki sebentar. BRENGSEK! GILA! NGGAK PUNYA OTAK! MIKIR DONK, ITU NYAWA ADEK GUE LO PERMAININ NYET! KALO ADEK GUE SAMPE MAMPUS APA LO MAU TANGGUNGJAWAB HA? LO KEMANAIN OTAK SAMA HATI LO? DUIT DOANK LO CEPET!

Adek terpaksa tiga hari istirahat di rumah karena malu dengan perban yang nempel di jidatnya. Dan saat masuk sekolah, “sang wali kelas” tidak bertanya keadaan adek. Bahkan saat mama menitipkan adek ke “wali kelas”nya, hanya ditanggapi dingin.

Yang saya tanyakan sekarang adalah, apa sebenarnya definisi guru? Dan siapa guru itu sebenarnya? Apa beliau-beliau tadi bisa dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa?

Saya minta maaf bila tulisan saya ini menyinggung banyak pihak. Tapi saya bukan bermaksud menjelek-jelekan pihak tertentu. Saya hanya ingin kejadian ini tidak terulang lagi. Dan mungkin bagi para guru, yang benar-benar guru tanpa tanda kutip, bisa lebih meningkatkan rasa tanggungjawab dan lebih berhati-hati dalam bersikap.

Terimakasih.

MASALAH PERTANIAN DILIHAT DARI SUDUT EKONOMI KELEMBAGAAN

A.    KONDISI UMUM PERTANIAN DI INDONESIA

Pangan pokok masyarakat Indonesia masih bertumpu pada beras. Konsumsi energi yang berasal dari pangan nabati mencapai sekitar 94% dan tertinggi berasal dari kelompok padi-padian. Untuk mencapai ketahanan pangan yang mantap maka rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan domestik setidaknya 20%, sementara food security ratio beras domestik pada saat ini baru mencapai 4.38%. oleh karena itu masih diperlukan upaya keras dalam meningkatkan produksi padi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, tekanan terhadap kemanfaatan lahan pertanian semakin meningkat yang dapat mengancam eksistensi sektor pertanian dalam hal ketahanan pangan nasional. Dalam lingkup mikro, dengan semakin berkurangnya lahan usaha tani sementara jumlah rumah tangga usahatani semakin meningkat, maka jumlah petani yang tidak memiliki lahan yang berstatus sebagai penggarap dan buruh tani semakin meningkat dan cenderung mengubah sistem kelembagaan pengelolaan lahan usahatani di pedesaan yaitu meningkatnya sistem sewa dan bagi hasil atau sakap.

Perubahan iklim global juga berdampak pada sektor pertanian yaitu meningkatnya risiko turunnya produksi dan produktivitas usahatani. Serta mengubah sistem kelembagaan pengusahaan lahan ke arah bentuk bagi hasil atau sakap dalam rangka berbagi risiko (Stiglitz, 1974) sementara pergeseran pola pengusahaan lahan dari pemilik penggarap ke penyakap menyebabkan usahatani padi menjadi kurang efisien (Johnson, 1984; Ghatak dan Ingersten, 1984) dan program penyuluhan tidak akan berlangsung baik.

Dalam lingkup mikro, tekanan terhadap lahan usahatani padi serta keterbatasan infrastruktur pertanian (terutama irigasi) juga berpotensi melemahnya daya saing usahatani padi relatif terhadap usahatani pangan lainnya yang tidak memerlukan pengairan secara intensif (jagung dan kedelai) seperti halnya pada usahatani padi. Dalam konteks diversifikasi pangan, meningkatnya daya saing usahatani pangan non-padi akan bersifat positif dalam mendorong peningkatan produksi pangan non-padi dan peningkatan diversifikasi pangan sepanjang pola konsumsi karbohidrat masyarakat dapat dengan mudah bergeser dari beras ke komoditas pangan lokal sumber karbohidrat lainnya. Namum, hasl kajian menunjukkan bahwa tidaklah mudah mengubah pola pangan masyarakat dari beras ke non beras (Susilowati, dkk, 2009). Dalam lingkup makro, tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah terhadap usahatani padi, maka dampak globalisasi perdagangan akan menghilangkan daya saing komoditas pangan lokal (khususnya beras) di pasar internasional.

Permasalahan industri gula nasional sudah berlangsung semenjak tahun 1970-an yang mencakup aspek produksi yang berkaitan usahatani tebu, konsumsi, efisiensi pabrik gula, tataniaga dan perdagangan internasional.Permasalahan aspek produksi berkaitan menurunnya kemampuan menghasilkan gula untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Permasalahan gula nasional ibarat penyakit kronis yang sampai sekarang resep yang manjur belum diketemukan (Prabowo, 2000). Turunnya produksi dan produktivitas gula disebabkan berbagai faktor seperti: budidaya tebu di bawah standar, penanaman di bawah masa optimal, mayoritas lahan tebu adalah lahan kering dengan produktivitas lebih rendah dari lahan sawah, proporsi tanaman keprasan lebih besar (lebih 60%), mutu bibit tidak optimal, sistem tebang angkut tidak optimal dan adanya gangguan hubungan antara lain pabrik gula dan petani (Muslim,2003:283; Siagian, 2004:56).

B.     MASALAH-MASALAH PERTANIAN YANG BERKAITAN DENGAN EKONOMI KELEMBAGAAN

Konsep ketahanan pangan (food security) lebih luas dibanding konsep swasembada pangan yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ketersediaan pangan dan aksesabilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut. Walaupun pangan yang tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh.

Ketersediaan dan kecukupan pangan juga mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan agar setiap individu dapat terpenuhi standar kebutuhan kalori dan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari – hari. Penyediaan pangan dapat ditempuh melalui: produksi sendiri dengan cara memanfaatkan dan alokasi SDA, manajemen dan pengembangan SDM serta aplikasi dan penguasaaan teknologi yang optimal, impor dari negara lain dengan menjaga perolehan devisa yang memadai dari sektor perekonomian untuk menjaga neraca keseimbangan perdagangan luar negeri. Cara ini dapat dijaga dan ditingkatkan melalui pemberdayaan sistem pasar dan mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien serta dapat disempurnakan melalui kebijakan tata niaga atau distribusi bahan pangan dari sentra produksi sampai ke tangan konsumen. (DR. Bustanul Arifin, 2004).

Ø  Masalah Impor dan Distribusi Beras

Semakin banyaknya masyarakat Indonesia maka kebutuhan akan beras juga semakin meningkat. Sehingga beras tidak hanya mengandung nilai ekonomi dan sosial tetapi juga nilai politis yang begitu menonjol. Pergantian kekuasaan di Indonesia sering kali berkaitan dengan masalah beras dan ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsumsi beras penduduk Indonesia secara normal pada kisaran 90 – 100 kg/kapita. Persediaan akhir beras nasional pada tahun 2009 ini mencapai 1,7 juta ton. Jumlah persediaan beras ini justru menimbulkan permasalah baru, yaitu akan dikemanakan cadangan beras sebesar ini. Masalah lain yaitu tingginya persediaan akhir beras ini menyebabkan sebagian besar gudang bulog yng tersebar di wilayah terisi penuh sehingga berdampak terhadap kualitas beras yang disimpan. Padahal semakin lama beras didistribusikan akan berdampak terhadap berkurangnya kualitas beras tersebut terutama beras untuk rakyat miskin. Besarnya surplus tersebut tidak lepas dari peningkatan produksi komoditas pada tiga tahun terakhir ini dimana pada 2009 produksi gabah kering giling saja mencapai 63,8 juta ton. Adapun pengadaan beras dalam negeri oleh bulog pada tahun 2009 mencapai 3,6 juta ton.

Di tingkat Jawa Tengah misalnya, surplus produksi pada tahun 2009 mencapai 2,5 juta ton. Kapasitas gudang yang dimiliki Bulog Jawa Tengah hanya mampu menampung beras mencapai 433 ribu ton. Padahal persediaan beras yang sudah ada di seluruh gudang Perum Bulog Jawa Tengah mencapai 250 ribu ton. Kelimpahan produksi beras itu berdampak terhadap keterlambatan perputaran keluar – masuk barang di gudang.

Untuk mengurangi persediaan beras yang masih tersimpan di gudang-gusang, pemerintah provinsi mendesak seluruh kabupaten atau kota segera mengajukan alokasi perintah pendistribusian beras untuk masyarakat miskin tahun 2010.

Menurut Wakil Gubernur Ali Mufiz (sekarang sudah mantan—Ed.), daerah yang kekurangan beras tidak bisa disamakan dengan provinsi yang termasuk kategori lumbung padi. Karena itu Beliau menetapkan kebijakan impor beras seharusnya bersifat lokal yaitu dengan tidak mengijinkan kapal yang memuat beras impor merapat di pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Jateng. Seandainya beras impor masuk ke daerah yang surplus beras maka hagra beras akan turun dan akan merugikan petani.

Bulog tidak dapat membeli beras dari masyarakat karena harga beras di masyarakat cukup tinggi dan tidak seimbang dengan harga beras yang dipatok oleh pemerintah via Bulog dengan persyaratan yang cukup rumit. Akibatnya Bulog mendapatkan izin resmi untuk melakukan impor beras karena harga yang diberikan beras impor lebih murah dibandingkan harga beras hasil petani dalam negeri.

Karena Bulog satu-satunya lembaga yang diizinkan pemerintah melakukan impor, timbul kecurugaan Bulog melakukan impor yang tidak transparan, sehingga Bulog dapat menentukan harga semau-maunya. (Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S., 2010).

Pemerintah dengan kebijakan impor beras ingin menciptakan perdagangan bebas, namun pada waktu bersamaan masih memproteksi pasar produksi pertanian di dalam negeri serta tetap mensubsidi para petani.

Ø  Masalah Kelangkaan Pupuk

Pupuk dan padi sering digambarkan sebagai hubungan fungsional input dan output dalam sektor pertanian. Petani Indonesia telah mengenal pupuk organik jauh sebelum Revolusi Hijau yang hampir identik dengan pupuk anorganik dan bahan kimia lain seperti pestisida dan herbisida.

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, harga pupuk (urea) ditetapkan sedikit lebih rendah dari harga dasar gabah melalui mekanisme sederhana, namun efektif “rumus tani” perbandingan harga gabah dan harga pupuk. (Dr. Bustanul Arifin, 2004).

Dengan berputarnya waktu dan kenaikan harga umum (inflasi) harga pupuk juga tidak pernah lebih tinggi dari harga pupuk sampai awal 1990-an. Ketika subsidi harga pupuk semakin jauh dari sasaran dan hanya dinikmati oleh usaha besar perkebunan, maka pencabutan subsidi adalah hal yang logis. Persoalan menjadi semakin pelik ketika harga pupuk ditingkat dunia masih lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat domestik. Ekspor pupuk secara ilegal maupun legal semakin meningkat.

Kelangkaan pupuk pada saat ini tidak jauh berbeda dengan pola kelangkaan pada tahun 1998/1999 sesaat setelah pencabutan subsidi harga pupuk. Pupuk menghilang dari pasaran karena pola distribusi yang buruk, terjadi semacam oligopoli sistem pemasaran, dan skema ekspor tidak dapat “dikontrol” sepenuhnya oleh sistem kelembagaan yang ada.

Hingga saat ini pupuk anorganik terutama yang berbahan baku nitrogen (urea) dan fosfat (SP – 36/TSP) merupakan prasayarat penting dalam intensifikasi proses produksi pertanian. Industri pupuk nasional sebenarnya paham apabila kebutuhan pupuk di pasar domestik tidak dipenuhi, maka ketahanan pangan Indonesia terganggu. Kebutuhan pupuk di dalan negeri juga meningkat cukup pesat walaupun sempat mengalami penurunan pada saat puncak krisis ekonomi.

Masalah kelangkaan pupuk disebabkan empat faktor yang saling terkait, yaitu: Pertama, struktur pasar dan distribusi pupuk. Struktur pasar produksi pupuk adalah oligopoli. Sedangkan sistem distribusi pupuk terasa amat kaku dan cenderung mengikuti pola komando yang sangat jauh dari prinsip-prinsip persaingan sehat.

Kedua, persekongkolan dalam menikmati rente ekonomi. Banyaknya para spekulan yang menimbun pupuk. Mereka dengan mudah melakukan aksinya karena diduga mendapat perlindungan dari aparat. Keuntungan yang diperoleh dari aparat dengan para eksportir tidak resmi didapat dari hasil memungut rente ekonomi yang dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati.

Ketiga, sikap petani yang boros menggunakan pupuk. Biasanya satu hektar tanaman padi hanya membutuhkan 250 kg pupuk urea. Namun petani terbiasa menghabiskan 300 kg urea per hektar tanaman padi.

Keempat, tersendatnya bahan baku pupuk, khususnya pasokan gas. Permasalah pasokan gas disebabkan kerusakan pabrik, alokasi pabrik pupuk tidak terpenuhi karena justru diekspor. Produksi gas  lebih diarahkan untuk ekspor karena adanya perbedaan harga gas dalam negeri dan luar negeri yang cukup besar. (Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S., 2010).

Pemerintah berecana memberikan subsidi pupuk sebesar Rp 8,3 triliun, tetapi dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan. Petani yang menjadi kelompok sasaran utama justru tidak bisa memperoleh manfaat subsidi, sebaliknya sebagian masyarakat yang bukan termasuk klompok sasaran meraup banyak keuntungan.

Pemberian subsidi pupuk melalui pabrik kurang mengenai sasaran karena di beberapa daerah HET (harga eceran tertinggi) pupuk tidak terpenuhi akibatnya pupuk tiba – tiba raib dari pasaran.

Ø  Masalah Kekeringan

Tradisi bencana kekeringan sering menimpa Indonesia yang berpengaruh pada daerah sentra produksi pertanian dan daerah miskin atau marjinal di Jawa. Bencana kekeringan termasuk ke dominan publik (politik). Di satu sisi pemerintah menganggap sepele bahwa kekeringan tidak terlalu membahayakan produksi pangan karena sekian macam program dan proyek pompanisasi, sumur pantek, embung penampungan air dan lain-lain telah dilaksanakan pemerintah. Program tersebut tidak akan berarti apabila volume air tanah dan air permukaan tanah telah menururn drastis karena perubahan iklim yang menjadi kurang bersahabat.

Tahun 2002 bencana kekeringan yang melanda Indonesia telah merusak area persawahan sampai 350 ribu hektar dan membuat gabah puso hampir 42 ribu hektar. Tahun 2003 kekeringan juga menyebabkan rusaknya area panen sampai 450 ribu hektar dan puso mencapai lebih dari 100 ribi hektar.

Implikasi dampak kekeringan terhadap penururnan produksi pangan nasional merupakan ancaman serius karena kekeringan yang parah dapat menurunkan produksi gabah lebih dari satu juta ton. Secara makro, efek perubahan suhu permukaan laut secara anomali (panas di sebut El Nino dan dingin disebut La Nina) dan tekanan ketinggian laut (Osilasi Selatan) di daerah Pasifik tidak akan separah seperti tahun 1997/1998 yang lalu.

Dari hasil studi ditemukan bahwa musim kemarau atau anomali iklim pada El Nino dapat mengurangi produksi padi sampai 4,8 juta ton gabah atau setara 3 juta ton beras. Tim peneliti dari Universitas Stanford menyimpulkan bahwa setiap satu derajat celcius kenaikan suhu anomali menyebabkan penurunan produksi gabah di Indonesia sampai 1,4 juta ton. Tapi dampak kekeringan terhadap produksi jagung tidak ditemukan pola yang relatif jelas.

Ø  Masalah Politik

Bulog menjadi “pengawal terdepan” kebijakan pangan yang berorientasi mencari keuntungan serta menyangkut aspek strategis dari keseluruhan setting kebijakan pangan di tingkat makro dan mikro. Bulog sebagai salah satu pengawal stabilisasi harga pangan saat ini mengalami persoalan ambruknya kredibilitas dan rendahnya kepercayaan masyarakat, walaupun lebih banyak karena perilaku perburuan rente (rent seeking) dan karakter korup birokrasi dalam menterjemahkan dan melaksanakan suatu instrumen kebijakan.

Bulog yang dulu cukup disegani ternyata menjadi sumber inefisiensi sampai mencapai Rp 6,7 triliun seperti hasil yang dilaporkan hasil audit lembaga terkemuka Arthur Anderson (Arifin dan Rachbini, 2001). Apalagi skandal yang melibatkan pejabat tinggi negara karena dana nonbudgeter yang bersumber dari bulog telah menguras energi bangsa yang mencoba bangkit dari krisis multi dimensi.

Distorsi ekonomi yang diciptakan bulog membuat harga eceran bahan pangan yang ditangani bulog menjadi sangat mahal dibandingkan harga di tingkat petani produsen. Penyebab utama distorsi distribusi pangan adalah kesalahan atau penyimpangan rangkaian kebijakan intervensi pasar yang dilakukan bulog. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan stabilisasi harga, manajamen stok, dan distribusi bahan pangan yang menjadi ajang perburuan rente bagi kelompok pelaku usaha, birokrat pusat dan daerah, dan tekanan politik untuk tujuan pragmatis yang kadang tidak masuk akal.

Di masa orba, bulog ternyata berkontribusi pada terjadinya struktur, penguasaan pasar dan tata niaga tepung terigu yang sangat monopolis. Bulog juga pernah menguasai jaringan import dan distribusi gula di dalam negeri dengan proteksi yang berlebihan. Pada awal reformasi, tahun 1998 internal bulog diadakan perbaikan dengan memberi batasan hanya mengendalikan beras.

          Dari perspektif teori ekonomi politik, unsur monopoli inilah yang merupkan sinyal awal atau komponen terpenting dari perilaku korupsi yang diderita bangsa Indonesia. Dampak sosial ekonomi korupsi membawa distorsi ekonomi, merusak sistem insentif yang dibangun melalui mekanisme pasar serta menjadi sumber ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan inflasi tinggi, menurunkan daya beli masyarakat yang sedang tertimpa krisis (Arifin, 2002).

C.     MENINGKATKAN POSISI TAWAR PETANI MELALUI KELEMBAGAAN

Upaya peningkatan produksi pertanian hanya nampak pada komoditi tanaman yang sarat dengan muatan politis seperti beras dan gula. Meningkatnya produksi tidak jarang diikuti dengan anjloknya harga, yang menyebabkan petani tidak bergairah dalam menjalani profesinya. Keuntungan kegiatan pertanian selama ini hanya dinikmati para pedagang dan pelaku agribisnis hilir. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Peningkatan posisi tawar petani dapat meningkatkan akses masyarakat pedesaan dalam kegiatan ekonomi yang adil, sehingga bentuk kesenjangan dan kerugian yang dialami oleh para petani dapat dihindarkan. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan pertanian/kelompok tani ataupun Koperasi merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaan sistem perekonomian masyarakat pedesaan dengan arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap koperasi, diharapkan rasa ikut memiliki dari masyarakat atas semua kegiatan yang dilakasanakan koperasi akan juga tinggi.

Kendala dan hambatan yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya : (a) rendahnya minat masyarakat untuk bergabung dalam kelompok tani/koperasi, dikarenakan kegagalan-kegagalan dan stigma negatif tentang kelembagaan tani/koperasi yang terbentuk di dalam masyarakat. Kegagalan yang dimaksud diantaranya adalah ketidakmampuan kelembagaan tani/koperasi dalam memberikan kebutuhan anggotanya dan ketidakmampuan dalam memasarkan hasil produk pertanian anggotanya. (b) adanya ketergantungan petani kepada tengkulak akibat ikatan yang ditimbulkan karena petani melakukan transaksi dengan para tengkulak (pinjaman modal, dan memasarkan hasil). Dan (c) rendahnya SDM petani di pedesaan menimbulkan pemahaman dan arti penting koperasi terabaikan.

Prospek pertanian dan pedesaan yang berkembang setelah krisis ekonomi semakin mendorong kebutuhan akan adanya kelembagaan perekonomian komprehensif dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh petani atau pengusaha kecil. Hal ini sejalan dengan adanya pemahaman bahwa nilai tambah terbesar dalam kegiatan ekonomi pertanian dan pedesaan terdapat pada kegiatan yang justru tidak dilakukan secara individual, tetapi didapatkan pada kegiatan perdagangan, pengangkutan, pengolahan yang lebih ekonomis bila dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain sehingga diharapkan keuntungan dapat dinikmati secara bersama-sama.

Menurut Baga (2006), pengembangan kelembagaan pertanian baik itu kelompok tani atau koperasi bagi petani sangat penting terutama dalam peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, dimana: (1) Melalui koperasi petani dapat memperbaiki posisi rebut tawar mereka baik dalam memasarkan hasil produksi maupun dalam pengadaan input produksi yang dibutuhkan. Posisi rebut tawar (bargaining power) ini bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan penyeimbang (countervailing power) dari berbagai ketidakadilan pasar yang dihadapi para petani. (2) Dalam hal mekanisme pasar tidak menjamin terciptanya keadilan, koperasi dapat mengupayakan pembukaan pasar baru bagi produk anggotanya. Pada sisi lain koperasi dapat memberikan akses kepada anggotanya terahadap berbagai penggunaan faktor produksi dan jasa yang tidak ditawarkan pasar. (3) Dengan bergabung dalam koperasi, para petani dapat lebih mudah melakukan penyesuaian produksinya melalui pengolahan paska panen sehubungan dengan perubahan permintaan pasar, yang akan memperbaiki efisiensi pemasaran yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan bahkan kepada masyarakat umum maupun perekonomian nasional. (4) Dengan penyatuan sumberdaya para petani dalam sebuah koperasi, para petani lebih mudah dalam menangani risiko yang melekat pada produksi pertanian, seperti: pengaruh iklim, heterogenitas kualitas produksi dan sebaran daerah produksi. Dan (5) Dalam wadah organisasi koperasi, para petani lebih mudah berinteraksi secara positif terkait dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas SDM mereka. Koperasi sendiri memiliki misi khusus dalam pendidikan bagi anggotanya.

Kelompok tani atau Koperasi merupakan salah satu struktur kelembagaan yang cukup penting di masa sekarang dan yang akan datang, dalam upaya pemberdayaan petani dan pemasaran komoditas yang dihasilkan di wilayahnya, sekaligus menjadi kelembagaan pertanian yang dapat memberikan jaminan kepastian harga produk pertanian, sehingga harga yang diterima dapat menguntungkan petani. Bergabungnya petani dalam kelembagaan koperasi akan menguatkan institusi tersebut sebagai lembaga perekonomian pedesaan, dimana anggotanya akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk dapat memasarkan hasil pertaniannya, sehingga kesejahteraan petani mengalami peningkatan hal ini diakibatkan naiknya pendapatan petani yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi.

Maka dapat disimpulkan, bahwa salah satu bentuk kelembagaan yang ideal di pedesaan adalah kelompok tani yang bertujuan meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemberdayaan petani dalam kelembagaan koperasi yakni KUD, merupakan suatu bentuk alternatif dari model pembangunan masyarakat pedesaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar bermatapencarian sebagai petani/buruh tani. Koperasi dalam hal ini memberikan jaminan keuntungan bagi anggota baik dari segi sosial dan ekonomi, selain itu yang utama adalah peningkatan posisi tawar petani dapat ditingkatkan sehingga mereka mempunyai kekuatan untuk ’menentukan’ harga produk pertaniannya. 

Taman Margasatwa Wonosari Mangkang

Taman Margasatwa Wonosari Mangkang merupakan relokasi dari Taman Margasatwa Semarang Tinjomoyo Semarang yang dianggap sudah tidak representative lagi. Sebagian besar satwa yang sebelumnya berada di bonbin Tinjomoyo, telah dipindah di tempat ini. Taman Margasatwa Semarang yang terletak di perbatasan Semarang – Kendal, tepatnya berada di Jl. Urip Sumohardjo No.1, ini dibuka pada Februari 2007. Taman Margasatwa Semarang ini memiliki lebih dari 250 ekor hewan yang terdiri dari 40 jenis spesies, antara lain reptil, unggas, karnivora, dan herbivora. Hewan-hewan itu ditempatkan di areal seluas 10 hektar. Ada yang ditempatkan di kandang, ada juga yang di ruang terbuka sesuai habitatnya.

Alasan mengapa Taman Margasatwa Semarang ditempatkan di daerah mangkang adalah yang pertama, agar binatang-binatang terhindar dari keramaian atau kebisingan kota yang timbul akibat banyaknya kendaraan di tengah kota sehingga binatang-binatang tersebut tidak ‘stres’; yang kedua, karena daerah tersebut merupakan perbatasan dua kabupaten, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, sehingga pengunjung dari arah barat bisa menyempatkan mampir saat memasuki Kota Semarang; yang ketiga, karena tempatnya strategis yaitu terletak di dekat terminal mangkang sehingga akomodasinya tidak menyulitkan para calon pengunjung; keempat, lokasi Taman Margasatwa Semarang juga aman dari banjir dan longsor.

Tujuan dibangunnya Taman Margasatwa Semarang ini adalah untuk rekreasi, konservasi, dan pendidikan (education). Sebagai sarana rekreasi, Taman Margasatwa Semarang bisa dijadikan tujuan wisata keluarga terutama bagi mereka yang mempunyai anak kecil. Sebagai sarana konservasi, Taman Margasatwa Semarang Mangkang dijadikan sebagai tempat pengembangbiakan dan pelestarian hewan-hewan langka. Sebagai sarana pendidikan education), Taman Margasatwa Semarang Mangkang berperan mengenalkan hewan-hewan langka, ciri-ciri hewan, dan habitat hewan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan pemkot terhadap Taman Margasatwa Semarang sebesar Rp 1.017.645.000,- setiap tahun. Omzet tersebut diperoleh dari pengunjung, parkir, dan lain-lain (seperti sewa lahan untuk kios, tempat olahraga, dan tempat pertemuan). Pendapatan yang diterima pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 1.265.356.750,- yang artinya telah melebihi target sebesar Rp 247.711.750,-. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan adalah untuk makan hewan sebesar Rp 400.000.000,- per tahun, untuk biaya perawatan Rp 100.000.000,- per tahun dan membayar gaji pegawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Taman Margasatwa Semarang adalah:

1.      Tempatnya yang strategis

2.      Cuaca

3.      Penambahan koleksi

4.      Akomodasi

Tempatnya yang strategis, yaitu di antara dua kabupaten, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, jadi pengunjung yang datang dari arah barat Kabupaten Semarang dapat dengan mudah berkunjung.

Cuaca, cuaca merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap permintaan karena apabila cuaca buruk (hujan), pengunjung yang datang sedikit sekali bahkan tidak ada.

Penambahan koleksi, Taman Margasatwa Semarang Semarang menargetkan adanya penambahan koleksi di setiap tahunnya. Semakin banyak hewan yang dimiliki Taman Margasatwa Semarang maka akan semakin menarik pengunjung untuk datang melihat. Tambahan koleksi hewan dapat dilakukan dengan mendatangkan satwa dari daerah lain atau mendapatkan hibah satwa dari masyarakat.

Akomodasi, adanya akomodasi yang mudah akan menambah banyaknya pengunjung. Semakin mudah transportasi ke Taman Margasatwa Semarang maka semakin banyak jumlah pegunjung. Taman Margasatwa Semarang ini terletak di dekat Terminal Mangkang sehingga lokasinya termasuk mudah dijangkau. Dari arah timur dapat dijangkau dengan menggunakan bus atau BRT dengan tarif Rp 2.000,- sampai Rp 3.500,-. Sedangkan dari arah selatan, seperti Ungaran, dapat menggunakan bus dengan tarif Rp 4.000,-.

Jumlah pengunjung pada triwulan pertama (Januari – Maret) tahun 2009 mengalami fluktuasi. Pada bulan Januari wisatawan domestik sebanyak 17.055 orang, tetapi pada bulan Februari mengalami penurunan sebanyak 3.751 orang. Hal ini dikarenakan banjir yang melanda kawasan kebun binatang tersebut. Kemudian pada bulan Maret terjadi peningkatan sebanyak 10.296 orang. Sedangkan wisatawan asing tidak ada sama sekali. Peningkatan pengunjung terjadi pada bulan Agustus. Karena adanya acara yang digelar untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI. Pada musim liburan jumlah pengunjung mengalami kenaikan signifikan, tetapi jumlahnya tidak terlalu tinggi. Meningkatnya justru terjadi dua pekan sebelum liburan, dimana bisa mengalami peningkatan hingga 200%.

Jumlah pengunjung Taman Margasatwa mulai meningkat lagi pada Maret hingga Juli serta lebaran dan akhir tahun maupun pada tahun baru. Pada hari biasa target jumlah pengunjung sekitar 45.748 orang, pada hari Minggu atau libur 73.800 dan sepekan lebaran 44.000 orang. Rata-rata jumlah pengunjung per bulan sebesar 13.629 orang. Selama sepekan lebaran jumlah pengunjung bisa naik lebih tinggi lagi, sekitar 300 persen dibanding hari biasa.

Pada triwulan pertama (Januari – Maret) tahun 2010 juga mengalami fluktuasi yang hampir sama. Pengunjung bulan Januari sebanyak 17.330 orang yang terdiri dari 12 orang wisatawan asing dan 17.318 orang wisatawan domestik. Pada bulan Februari mengalami penurunan, yaitu sejumlah 7.292 orang yang semuanya wisatawan domestik sedangkan wisatwan asing tidak ada. Jumlah pengunjung pada bulan Maret mengalami kenaikan sebanyak 7.620 orang yang terdiri dari 7.614 orang wisatawan domestik dan 6 orang wisatawan asing.

Fasilitas-fasilitas hiburan yang ditawarkan oleh Taman Margasatwa Semarang adalah:

• v  Dokar
• v  Kereta mini
• v  Perahu
• v  Becak air

• v  Foto bersama hewan
• v  Outbond mini
• v  Naik gajah
• v  Naik kuda

PENDIDIKAN = THE HUNGER GAMES

The hunger games adalah novel tentang sebuah negara yang terlalu otoriter dimana tiap tahunnya mengadakan sebuah games yang mengharuskan tiap-tiap distriknya mengajukan perwakilan 1 laki-laki dan 1 perempuan berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Dari 12 distrik yang ada, sehingga terkumpullah 24 anak yang harus bertarung saling membunuh hingga hanya tersisa 1 orang yang menang, yaitu orang yang berhasil hidup. Peraturan dalam hunger games dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keinginan penyelenggara. Hunger games ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa pemerintah, yang disebut capitol, tidak boleh dilawan. Dan pemenang dari hunger games ini akan mendapatkan hadiah yang dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya. Para peserta hunger games mempunyai misi yang berbeda untuk mau berpartisipasi dalam games berbahaya ini, antara lain demi mendapat kehidupan yang lebih baik dari hadiah yang diberikan atau hanya ajang pamer kehebatan saja.

Pendidikan, terutama di Indonesia, menerapkan system yang hampir mirip dengan hunger games. Para peserta hunger games memang membutuhkan mengikuti games ini, walaupun mereka bisa saja terbunuh. Hal ini berlaku pula dalam pendidikan, semua orang membutuhkannya walaupun ini bisa menyiksa mereka.

Dengan biaya pendidikan yang masih dibilang mahal, walaupun pemerintah sudah menerapkan bantuan-bantuan misalnya BOS atau beasiswa, apa yang diterima siswa dan/atau mahasiswa masih belum sepadan. Selama ini peraturan hanya ditetapkan oleh pemerintah, komite dan para guru/dosen tanpa melibatkan konsumen (orang tua/siswa/mahasiswa). Misalnya saja, pemilihan guru/dosen yang seharusnya mengajari. Siswa/mahasiswa tidak berhak untuk memilih siapa yang dianggap pantas mengajarinya. Mungkin hal ini sepele. Tapi ketika siswa/mahasiswa tersebut tidak cocok dengan pengajar yang telah dipilihkan, bisa saja nilainya jelek. Hal ini bisa dikarenakan dia tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Kalau sudah begitu, siapa yang patut disalahkan? Biasanya adalah siswa/mahasiswa tersebut dianggap pemalas atau bahkan bodoh.

Ketika siswa/mahasiswa mendapat nilai yang jelek, seringkali yang disalahkan adalah siswa/mahasiswa tersebut. Hanya ada sedikit guru/dosen yang merasa gagal jika terjadi hal ini. Dan parahnya, ketika siswa/mahasiswa ini merasa tidak bisa mengerjakan ujian, entah dia memang tidak mengerti atau dia lupa dengan jawaban yang tepat, dia akan mendapat hukuman. Hukuman itu dapat berupa nilai jelek, tidak naik kelas, tidak lulus atau bahkan di DO (drop out).

Bukankah dengan keadaan pendidikan yang seperti ini, siswa/mahasiswa hanya dipaksa untuk menghapal atau memahami sesuatu yang belum tentu mereka sukai?

System pengajaran selama ini juga hanya bertumpu pada cara belajar linguistic dan logika, yang hanya mengandalkan ruang kelas, pembelajaran buku dasar, banyak pengulangan, dan ujian untuk memperkuat dan mengulas. Padahal masing-masing orang mempunyai cara belajar berbeda.

Bahkan ujian yang selama ini dianggap sebagai penentu pintar atau bodohnya seseorang, hanya mendiskriminasi kelompok tertentu saja. Tingkat kemampuan seseorang pasti berbeda. Dan ujian mengharuskan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu dimengerti dan dipahami. Sekali lagi, ketika dia gagal menjawab, dia akan dianggap bodoh.

Dengan demikian, apakah bisa dianggap kalau pemerintah menganggap penting pendidikan?